Depok, Kemendikdasmen — “Tugas memajukan pendidikan nasional adalah tugas kita semua.” Kalimat dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, ini menjadi penegas sekaligus penuntun semangat pada peluncuran praresmi Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025, yang berlangsung di Gedung Garuda, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Sawangan, Depok, Senin (28/4).

Mengusung tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” kegiatan ini mempertemukan lebih dari 900 peserta dari berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah, mitra pembangunan, hingga komunitas pendidikan dalam upaya menyatukan visi dan strategi pembangunan pendidikan lima tahun ke depan.

Dalam forum ini, Menteri Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa seluruh program prioritas Kemendikdasmen ke depan bertumpu pada kerja sama semua pihak. “Kami ingin memastikan program-program seperti Revitalisasi Sekolah, digitalisasi pendidikan, hingga peningkatan kesejahteraan guru dapat dilaksanakan dengan dukungan penuh dari daerah dan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kebijakan seperti “Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat,” serta peluncuran program Wajib Belajar 13 Tahun sebagai bentuk komitmen pada pendidikan karakter dan keberlanjutan jangka panjang.

Sebagai penguatan arah kebijakan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Amich Alhumami, menyampaikan paparan berjudul “Visi Indonesia Emas 2045: Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Berkualitas yang Merata.”

Dalam paparannya, Amich menegaskan bahwa pendidikan adalah jalan utama transformasi bangsa. “Kita tidak bisa membayangkan Indonesia menjadi negara maju jika mayoritas penduduknya masih berpendidikan SMP ke bawah,” ujarnya. Ia menyoroti pentingnya mendorong partisipasi menengah dan pendidikan tinggi, penguatan PAUD, serta pemihakan kepada kelompok marjinal dalam desain kebijakan pendidikan.

Amich juga mengajak peserta untuk belajar dari pengalaman negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok yang berhasil bangkit dari masa kelam. “Negara-negara tersebut mengalami perang, krisis, bahkan penjajahan. Namun dalam waktu singkat mereka bangkit melalui investasi besar pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan rakyatnya,” jelasnya. Kebijakan wajib belajar, partisipasi tinggi di pendidikan tinggi, serta peran pendidikan dalam membangun kohesi sosial adalah kunci keberhasilan mereka.

“Kita tidak perlu jauh-jauh melihat ke Barat. Dari negara-negara tetangga di Asia saja kita bisa belajar bahwa kemajuan ekonomi tak lepas dari keberanian membenahi pendidikan secara sistemik dan inklusif,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan bahwa bonus demografi tidak akan bermakna tanpa investasi pendidikan yang berkualitas, serta perlunya keseimbangan antara kesinambungan dan perubahan dalam arah kebijakan jangka panjang.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, dalam laporannya menyatakan bahwa Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 disusun sebagai forum strategis untuk menyamakan langkah dan membangun kesepemahaman antarpemangku kepentingan.

“Melalui gotong royong, kita ingin memastikan bahwa kebijakan pendidikan kita tidak hanya dibentuk di pusat, tapi dijalankan dan disempurnakan oleh semua pihak di daerah,” ujarnya.

Forum ini juga menjadi wahana untuk mempertemukan pandangan lintas sektor dan membahas 8 isu utama, seperti revitalisasi satuan pendidikan, sistem penerimaan murid baru, layanan pendidikan 3T dan inklusif, hingga penguatan bahasa dan pendidikan karakter.

Dukungan dari parlemen pun ditegaskan oleh Hetifah Sjaifudian, Ketua Komisi X DPR RI. “Partisipasi semesta bukan sekadar slogan. Kami percaya bahwa kebijakan publik yang baik lahir dari keterlibatan masyarakat secara aktif,” ujarnya.

Ia menambahkan, Komisi X saat ini tengah melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk memastikan regulasi lebih konsisten dan responsif terhadap kebutuhan pendidikan masa depan.

Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 adalah panggung awal menuju perwujudan Indonesia Emas 2045 melalui pendidikan. Dengan fondasi partisipatif, kolaboratif, dan berkeadilan, seluruh elemen bangsa kini menyatu dalam satu langkah: menjadikan pendidikan sebagai gerbang masa depan bangsa. (Penulis: Rany L./ Editor: Denty A.)

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
 
Laman: kemendikdasmen.go.id
X: x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers

#PendidikanBermutuuntukSemua
#KemendikdasmenRamah

Penulis: Rany Larasari

Editor: Denty Anugrahmawaty

PaudDikdasmen Pendidikan Vokasi Badan Bahasa BSKAP Guru Sekolah Kejuruan Sekolah Kejuruan Dinas Pendidikan GTK Itjen Vokasi Sekjen Murid Kejuruan Guru PAUD Guru Dikdasmen Sekolah PAUD Sekolah Dikdasmen Murid PAUD Murid Dikdasmen Mitra Dikdasmen Orang Tua Sastrawan Pegiat Literasi